Legislator Ini Dukung Pelaku Kejahatan Mafia Tanah Dimiskinkan : e-Kompas.ID Nasional

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menyambut baik rencana Pemerintah yang ingin memiskinkan mafia tanah dengan jeratan delik hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menurutnya, langkah ini menjadi upaya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Perlindungan terhadap hak atas tanah dari kejahatan mafia tanah merupakan suatu bentuk perlindungan hak konstitusional terhadap warga negara,” kata Ahmad Irawan dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Adapun hak konstitusional yang dimaksud itu tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 28 G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlidungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Pasal 28 H ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun

Untuk itu, Ahmad Irawan menyebut semangat Pemerintah untuk memiskinkan mafia tanah merupakan langkah yang progresif.

“Jadi memang negara memiliki kewajiban konstiusional untuk melindungi harta benda warga negara,” tegas pria yang akrab disapa dengan panggilan Wawan ini.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR beberapa hari lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan Pemerintah berencana menjerat mafia tanah dengan delik TPPU. Upaya pemiskinan mafia tanah dinilai penting agar memberikan dampak besar.