Mahfud MD: Hal Sepele Tak Harus Dibawa ke Pengadilan Tapi Mediasi : e-Kompas.ID Nasional - e-Kompas.ID
Connect with us

Headline

Mahfud MD: Hal Sepele Tak Harus Dibawa ke Pengadilan Tapi Mediasi : e-Kompas.ID Nasional



JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan, bahwa hukum bukan alat untuk menjadi menang, tetapi alat untuk menjalin harmoni dan kebersamaan.

Menurutnya, jika ada kasus yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tidak harus dibawa ke pengadilan.

“Hukum bukan alat untuk menjadi menang tapi alat untuk menjalin harmoni dan kebersamaan. Oleh sebab itu, hal-hal yang sepele-sepele tidak harus dibawa ke pengadilan, tapi diselesaikan dengan mediasi. Kalau agak serius, lindungi korbannya, itu restorative justice,” kata Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi Narasumber pada Rapim Polri Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

 Baca juga: Disindir soal “Jenderal Tua”, Mahfud MD vs Andi Arief Ramai di Media Sosial

Mahfud menjelaskan, hukum memiliki tiga fungsi dan tujuan, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Menurutnya, jiia kepastian tidak cukup maka harus ada keadilan, karena yang pasti itu belum tentu adil.

“Hukum bisa mengesampingkan keadilan dan kepastian manakala keadilan dan kepastian diterapkan tidak bermanfaat atau malah membahayakan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus manusiawi sesuai dengan tujuan negara,” tuturnya.

Baca juga: Mahfud MD: Kriminalisasi Ulama Isu yang Sangat Menyesatkan!

Sementara itu, terkait dengan pencegahan dan pengendalian Covid-19, Menko Polhukam mengatakan TNI-Polri harus dalam satu barisan dan sikap untuk menegakkan protokol kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020. Adapun bentuk yang pertama pertama adalah persuasif.

Bilamana sikap persuasif tidak efektif dan masih melanggar maka administratif atau denda.

“Masih mangkir, masih ngeyel, maka hukum pidana, itu tindakan tertinggi,” ucapnya.

Mahfud mengklaim dalam delapan hari terakhir penyebaran kasus Covid-19 cukup melandai. Namun, dia tetap mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo agar jangan gembira dahulu, ritme ini harus diatur oleh TNI-Polri dan Satpol PP, sehingga jangan ragu melaksanakan tugas konstitusional.

“Pemerintah mengeluarkan Perpres, isinya itu PC PEN. Ada dua hal yang harus dilakukan secara seimbang. Pertama perang melawan covid, kedua pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.



Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *