MK Menolak Usulan PSI: Batas Usia Capres-Cawapres Tetap 40 Tahun - e-Kompas.ID
Connect with us

Politics

MK Menolak Usulan PSI: Batas Usia Capres-Cawapres Tetap 40 Tahun

Foto: Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berpose usai memberikan paparan saat berbincang dengan media di Jakarta, Kamis (12/10/2023). (Sindonews/Isra Triansyah)
Foto: Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berpose usai memberikan paparan saat berbincang dengan media di Jakarta, Kamis (12/10/2023). (Sindonews/Isra Triansyah)

e-Kompas.ID – Keputusan yang diambil akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menolak permohonan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menurunkan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

MK berpegang teguh pada pandangan bahwa seluruh argumen yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dengan tegas menolak permohonan tersebut.

Keputusan MK memang tidak tercapai dengan suara bulat.

Dua dari sembilan hakim MK, yaitu Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah, memiliki pandangan yang berbeda.

Suhartoyo berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau “legal standing“, sehingga menurutnya MK seharusnya menyatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk memeriksa substansi dari perkara ini.

Sementara itu, M. Guntur Hamzah berpendapat bahwa permohonan seharusnya dikabulkan sebagian dengan syarat-syarat tertentu, yaitu calon presiden dan wakil presiden dapat berusia 35 tahun dengan syarat pernah menjabat sebagai pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyat, termasuk kepala daerah.

Terkait hal ini, Ketua MK, Anwar Usman, yang juga merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo dan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang diduga terkait dengan permohonan tersebut, ternyata sependapat dengan mayoritas hakim MK.

Dugaan bahwa Anwar, Jokowi, Gibran, dan bahkan Kaesang yang belakangan menjadi Ketua PSI sebagai pihak pemohon, tidak terbukti.

Dengan keputusan ini, MK dapat mempertahankan dirinya sebagai penjaga supremasi konstitusi dan menegaskan bahwa mereka tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun juga.


Oleh : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2022 e-Kompas.ID