Sutan Sjahrir hingga Bung Hatta Potret Keteladanan Moral dan Etika : e-Kompas.ID News

Diskusi bertajuk Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Foto: Ist/e-Kompas.ID)

MEDAN – Prinsip dasar dalam demokrasi modern adalah akuntabilitas dan etika publik. Namun, di Indonesia prinsip-prinsip ini sering kali masih terabaikan dalam penyelenggaraan negara.

“Demokrasi modern mengandaikan ada pertanggungjawaban publik, bahwa jabatan publik yang diemban itu mensyaratkan pertanggungjawaban kepada konstituen secara keseluruhan,” ujar Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencananaa Pembangunan Nasional, dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Amich pun menekankan urgensi mengembalikan etika dan keteladanan sebagai dasar tata kelola negara. Hal tersebut diungkap Amich dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertema Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumut, Jumat 1 November 2024.

Amich mengambil contoh Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta, dua tokoh besar bangsa yang menunjukkan pentingnya moralitas dan etika dalam mengemban amanah. Keduanya menjadi teladan luar biasa dalam moralitas dan etika publik.

“Sjahrir dan Hatta memberikan contoh terbaik keteladanan nasional, mengutamakan moralitas publik dan etika di atas hukum,” katanya.

Amich juga menyoroti peran penting intelektual publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia mengutip konsep “intelektual organik” dari Antonio Gramsci, yang menekankan pentingnya suara kritis dalam menjaga arah kebijakan publik dalam tata kelola pemerintahan. 

“Pencerahan dan kritik publik adalah bagian dari peran intelektual organik, oleh siapa saja yang masih memiliki pikiran untuk merujuk pada warisan berharga dari tokoh sejarah,” katanya.

Amich mengingatkan, pemahaman yang benar akan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat penting,  terutama bagi para pejabat publik. Ia menegaskan, bahwa prinsip demokrasi modern dalam konsep tata kelola mengandaikan bahwa misuse of public power itu adalah definisi korupsi. Namun, ini mengandaikan pejabat yang memahami prinsip etika publik.