Aktor pendidikan Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun ini pada hari Minggu. Mereka kembali merayakan peringatan tahunan yang memperingati hari lahir ahli pendidikan terkemuka Tanah Air, Ki Hajar Dewantara, di tengah pandemi COVID-19.
Karena situasi pandemi, acara peringatan bertema “Bergerak maju serentak menerapkan kebebasan belajar” digelar secara virtual untuk mencegah penyebaran penyakit baru virus corona.
Melalui akun Instagram resminya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan pesan semangat kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia.
“Dunia telah berada dalam cengkeraman pandemi COVID-19 selama lebih dari setahun tetapi semangat belajar anak-anak kita tidak boleh luntur. Semoga masa krisis ini akan segera berakhir, dan kita semua dapat melakukan pertemuan tatap muka. lagi, “Jokowi memposting teks di akun Instagram-nya.
Memang, pandemi global COVID-19 yang menyeret Indonesia ke dalam krisis kesehatan dan ekonomi kembar sejak Maret tahun lalu telah memaksa sekolah dan universitas di seluruh negeri untuk melakukan transformasi digital dalam proses belajar mengajar.
Dalam melindungi staf pengajar dan siswa agar tidak tertular atau menularkan penyakit coronavirus, pemerintah Indonesia melanjutkan kebijakan belajar dari rumah selama pandemi COVID-19.
Akibatnya, guru sekolah dan staf pengajar universitas mengubah kegiatan pengajaran atau perkuliahan berbasis kelas mereka ke mode e-learning. Oleh karena itu, pelajar di seluruh pelosok tanah air, termasuk yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat, dituntut untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online.
Terlepas dari transformasi digital dalam pendidikan yang dilakukan Indonesia selama pandemi, Hari Pendidikan Nasional tahun ini dapat digunakan untuk menciptakan momentum untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antara Jawa dan luar pulau.
Ketimpangan ini begitu kentara, dan menjadi pekerjaan rumah yang menantang bagi Nadiem Makarim yang telah diambil sumpahnya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam perombakan kecil pada 28 April 2021.
Pulau Jawa selalu dipersepsikan sebagai pemasok utama pendidikan berkualitas baik di Indonesia berkat kehadiran begitu banyak sekolah dan universitas unggulan sementara jumlah pusat unggulan di daerah luar pulau masih cukup terbatas.
Terkait perguruan tinggi ternama di Indonesia, misalnya, sistem informasi riset pemerintah berbasis web, Sinta (Science and Technology Index), menegaskan fakta adanya kesenjangan kualitas antara perguruan tinggi di Jawa dan di luar pulau.
Menurut Sinta, 20 perguruan tinggi yang berprestasi di Indonesia dalam publikasi penelitian selama tiga tahun terakhir didominasi oleh yang ada di Jawa sedangkan beberapa lainnya diwakili oleh yang ada di pulau Sumatera, Bali, dan Sulawesi.
Ke-20 perguruan tinggi yang berprestasi tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pertanian Bogor ( IPB), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Malang (UNM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Sebelas Maret (UNS) ), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Udayana (Unud), dan Universitas Sriwijaya (Unsri).
Berdasarkan data di atas yang dipublikasikan Sinta di https://sinta.ristekbrin.go.id/ pada Sabtu (2 Mei 2021), perguruan tinggi di wilayah luar Jawa yang tercatat produktif dalam publikasi penelitian terindeks Scopus adalah hanya diwakili oleh Unhas, USU, USK, UNP, Unud, dan Unsri.
Universitas Hasanuddin yang berbasis di Makassar mewakili Sulawesi sedangkan pulau Sumatera diwakili oleh USU, USK, UNP, dan Unsri; dan Pulau Bali diwakili oleh Unud. Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku, dan Papua tidak memiliki perwakilan di 20 universitas yang melakukan publikasi penelitian.
Jika kesenjangan kualitas pendidikan tinggi hanya dibandingkan antara provinsi paling barat dan paling timur di Indonesia, itu juga terlihat jelas.
Sementara Aceh diwakili oleh Universitas Syiah Kuala (USK) di 20 universitas terbaik Sinta, Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua belum dapat menampilkan dirinya dalam daftar bergengsi.
Melihat skor yang dicapai masing-masing Aceh, Papua, dan Papua Barat pada Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2020, ketimpangan tampak semakin jelas.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Aceh memperoleh nilai 71,94 sedangkan Papua dan Papua Barat yang menerima dana otsus sebesar Rp126,99 triliun sejak tahun 2012 masing-masing memperoleh nilai 60,44 dan 65,09 pada indeks pembangunan manusia.
Mengatasi ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan Indonesia adalah tanggung jawab kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim meskipun tidak dapat bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah.
Terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua dan Papua Barat, Kementerian Keuangan RI, misalnya, pernah berpesan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana abadi untuk membiayai pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan masyarakat asli Papua.
Dana tersebut bisa dialokasikan dari anggaran tahunan mereka, menurut Direktur Program Beasiswa Dana Abadi Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, Dwi Larso.
Selain itu, Papua dan Papua Barat harus memiliki pejabat pemerintah yang bertalenta yang mampu berpikir dan bekerja out of the box serta menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik.
“Kita butuh ‘kegilaan’ untuk membangun Papua. Kita tidak bisa bekerja seperti biasa,” kata Sekretaris Pemprov Papua, Dance Yulian Flassy, Maret lalu.
Ia menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif dan solid di antara pejabat pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah di provinsi tersebut.
“Koordinasi yang solid dan komunikasi yang baik sangat penting karena tidak ada masalah di Papua yang bisa diselesaikan jika berkomunikasi dengan baik,” tandasnya.
Berita Terkait: Tidak ada alasan bagi orang Papua untuk menuntut kemerdekaan: Pemimpin komunitas
Berita Terkait: Pemutusan kabel bawah laut: Orang Papua didesak untuk tidak percaya rumor sabotase
You must be logged in to post a comment Login