Jepang meningkatkan ketahanan Negara Kepulauan Pasifik melalui peningkatan kolaborasi – Indo-Pacific Defense Forum

Marc Jacob Prosser

Jepang berfokus pada kolaborasi multinasional ketika pihaknya memperkuat upaya pemberian bantuan dan pembangunan untuk meningkatkan ketahanan Negara-Negara Kepulauan Pasifik (PIC).

“Salah satu tema terbesar tahun 2023 bagi Jepang dan mitranya adalah beralih dari perjanjian dan proyek bilateral menjadi pendekatan multilateral,” ungkap Shiozawa Hideyuki, pemimpin Tim Program Negara Kepulauan Pasifik di Sasakawa Peace Foundation di Washington, D.C., kepada FORUM.

Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi juga menekankan pentingnya kerja sama multilateral, mencatat dalam sebuah wawancara dengan Nippon.com bahwa anggota Dialog Keamanan Kuadrilateral — juga dikenal sebagai Quad dan terdiri dari Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat — sedang berupaya mendorong kerja sama pembangunan infrastruktur.

“Penggabungan PIC ke dalam visi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (Free and Open Indo-Pacific – FOIP) Jepang memperkuat posisi mereka dalam upaya Tokyo untuk mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan dan mengimbangi pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat,” demikian menurut laporan French Institute of International Relations pada Maret 2023, berjudul “Japan and the Pacific Islands Countries: Longstanding Strategic Interests, Recent Strategic Engagement (Jepang dan Negara Kepulauan Pasifik: Kepentingan Strategis Jangka Panjang, Keterlibatan Strategis Baru-Baru Ini).” “Masalah keamanan Asia dengan demikian mulai muncul dalam agenda KTT Pertemuan Pemimpin Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Leaders Meeting – PALM). Selain itu, Jepang telah meningkatkan kerja samanya dengan sekutu dan mitra terdekatnya — A.S. dan Australia — sebagai bagian dari operasionalisasi FOIP di Oseania.”

Tokyo telah menjadi penyedia utama bantuan pembangunan serta mitra diplomatik dan keamanan bagi PIC, demikian yang ditambahkan laporan itu, yang mencatat bahwa Jepang telah meningkatkan diplomasi angkatan laut dan dialog pertahanan di kawasan itu, selain berpartisipasi dalam pembangunan kapasitas maritim, bantuan kemanusiaan, dan bantuan bencana. (Foto: Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi, kanan, mendampingi Henry Puna, sekretaris jenderal Forum Kepulauan Pasifik, selama pertemuan di Tokyo pada Februari 2023.)

Koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat dapat meningkatkan hasil bagi Jepang, mitranya, dan PIC, demikian yang ditambahkan Shinya Tamio, direktur Divisi Pasifik dan Asia Tenggara di Japan International Cooperation Agency (JICA), yang memberikan sebagian besar bantuan pembangunan Tokyo untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang. Anggaran PIC dari JICA tetap stabil jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir ini, demikian ungkap berbagai perwakilan kepada FORUM. Anggaran JICA pada tahun 2019 bagi Oseania, yang mencakup PIC, jumlahnya mencapai 2,09 triliun rupiah (139 juta dolar A.S.) dalam bentuk hibah, termasuk 603,8 miliar rupiah (40 juta dolar A.S.) dalam bentuk kerja sama teknis dan 618,7 miliar rupiah (41 juta dolar A.S.) dalam bentuk pinjaman.

Upaya multilateral dan kolaborasi merupakan prioritas regional JICA.

Pusat Perubahan Iklim Pasifik (Pacific Climate Change Centre – PCCC) di Samoa merupakan contoh keberhasilan multilateral. Pusat unggulan regional untuk informasi, penelitian, pengembangan kapasitas, dan inovasi perubahan iklim itu merupakan kemitraan di antara pemerintah Jepang dan Samoa serta dikembangkan melalui hibah JICA.

Peningkatan kolaborasi dengan negara-negara mitra meningkatkan kapasitas ketahanan iklim di kawasan itu. Misalnya, Selandia Baru telah membantu mendanai operasi PCCC sejak dibuka pada tahun 2019. Australia baru-baru ini bermitra dengan PCCC, menjanjikan anggaran senilai hampir 301,8 miliar rupiah (20 juta dolar A.S.) untuk mendukung solusi jangka panjang terhadap peristiwa cuaca ekstrem.

Proyek kerja sama teknis yang didukung JICA akan dimulai pada tahun 2023 untuk mempromosikan solusi iklim inovatif bagi kawasan Pasifik dan meningkatkan kemitraan publik-swasta.

Para analis menyatakan bahwa peningkatan kehadiran dan upaya penyebaran pengaruh yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di seluruh kawasan Pasifik sebagai faktor pendorong bagi peningkatan kolaborasi. Pinjaman RRT yang tampaknya diberikan dengan murah hati untuk mendanai berbagai proyek telah membebani penerimanya dengan pembayaran suku bunga yang tidak berkelanjutan, sehingga membuat beberapa analis menggambarkannya sebagai bentuk diplomasi utang.

“Sering kali, Tiongkok mendikte beberapa ketentuan dan ruang lingkup proyek. Tiongkok juga mengimpor bahan dan tenaga kerja ketika melaksanakan proyek bantuan dan pembangunannya,” ungkap Yoichiro Sato, dekan Fakultas Studi Asia Pasifik di Ritsumeikan Asia Pacific University, kepada FORUM. “Sebaliknya, pendekatan Jepang dilakukan lewat bekerja sama dengan negara-negara penerima [sehingga] mengarahkan proses pengajuan permohonan, yang meningkatkan peluang proyek bantuan dan pembangunan sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara-negara itu.”

Peningkatan bantuan multilateral dapat menghadirkan tantangan ketika para peserta berkolaborasi dengan cara-cara baru untuk mengoptimalkan efisiensi, demikian ungkap Shinya Tamio. Pemahaman tentang bidang keahlian masing-masing peserta sangat penting. Beberapa akan terampil dalam melakukan koordinasi, yang lain dalam menyediakan infrastruktur proyek, dan yang lainnya dalam pengawasan dan alat bantu keuangan. “Kami dan mitra kami terus bekerja sama agar menjadi lebih baik dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan jelas di bidang-bidang tersebut dalam rangka mengatasi perbedaan budaya dan organisasi guna memberikan hasil yang optimal,” ungkap Shinya Tamio.

Marc Jacob Prosser merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Tokyo, Jepang.

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS