JAKARTA – Ahli Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH Unbraw), Dhia Al Uyun menyoroti rentetan indikasi kecurangan Pemilu 2024, mulai dari proses, pemungutan hingga penghitungan suara.
Menurutnya, fenomena dugaan kecurangan ini telah diramalkan oleh film Dirty Vote, terkhusus adanya peran birokrasi yang mempengaruhi suara hingga politisasi bantuan sosial (bansos).
“Di sisi lain terdapat surat suara tercoblos di luar negeri, situasi di Sampang, beberapa KPPS yang meninggal dunia, hingga kemarin terdapat rilis dari Ciberity Foundation, tentang kerawanan Sirekap yang memungkinkan adanya perubahan hasil perhitungan suara,” ujar Dhia saat dihubungi, Minggu (18/2/2024).
“Apalagi servernya berada di RRC dengan kondisi yang tidak stabil, sangat mungkin disalahgunakan,”sambungnya.
Kendati demikian, Dhia merasa, peluang untuk dilakukan pemilu ulang bisa terjadi. Menurutnya, pemilu ulang harus memperhatikan wilayah yang paling bermasalah.
“Iya (pemilu berpeluang diulang), namun harus memperhatikan wilayah mana yg bermasalah,” tutur Dhia.
Bahkan, kata Dhia, pemilu tak hanya bisa diulang, melainkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dimakzulkan bila ada bukti kuat yang menggambarkan kecurangan tersistematis. Pasalnya, ia merasa, celah kecurangan itu terjadi akinat ada masalah pada sistem.
“Perlu digarisbawahi yang bermasalah ini sistemnya, manakala bisa dibuktikan kesalahan ini tersistematis maka bukan saja pemilu diulang, melainkan pemkazulan presiden tidak bisa dihindarkan,” terang Dhia.
Follow Berita e-Kompas.ID di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari e-Kompas.ID hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
You must be logged in to post a comment Login