JAKARTA – Penggagas Warga Jaga Suara, Eep Saefulloh Fatah mengatakan semua bentuk penyelewengan kekuasaan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan.
Menurut pendiri lembaga konsultan politik PolMark Indonesia itu, Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena penyelewengan kekuasaan sangat terang benderang, sehingga membuat kompetisi tidak adil.
BACA JUGA:
Bertemu Relawan, Ganjar Pranowo Dapat Cerita Kecurangan Terkait Proses Pilpres 2024
Dugaan penyelewengan bisa diurut dari hulu ke belakang ketika APBN digunakan untuk bantuan sosial (bansos) meningkat sangat dramatis pada tahun 2023 dan 2024.
Kemudian, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.
Selanjutnya, mobilisasi aparatur yang sudah disiapkan sejak jauh hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024, bukan perintah yang datang dalam 1 hingga 2 hari.
BACA JUGA:
“Semua dugaan itu bertebaran di mana-mana dan kita tidak bisa diamkan,” ujar Eep dalam kanal Youtube Keep Talking, Jumat (23/2/2024).
Eep berharap parpol pendukung paslon 01 dan paslon 03, yang berada di luar koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memproses dugaan kecurangan itu lebih serius dan tidak menganggap kecurangan sebagai hal biasa.
Follow Berita e-Kompas.ID di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari e-Kompas.ID hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
You must be logged in to post a comment Login