27 Februari 2021 | 02:31 WIB

Tsani Annafari adalah penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum bergabung dengan jajaran kabinet Anies Baswedan.
Quote:
Adapun forum itu turut dihadiri oleh Agus Rahardjo selaku penasihat Kapolri dan Ketua KPK RI periode 2016-2020, serta Komjen (Purn) Oegroseno mantan Wakapolri selaku Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). “Apakah saya bisa ngatur Pak Agus enggak ngomong keras begitu? Terus kalau tidak ngomong itu kapan benerinya, masa kita rela tiap tahun kita ngeluarin duit Rp9,8 miliar buat nyetak kertas yang kemudian jadi komiditi saja.” kata dia. Setelah FGD itu, Tsani mengaku diminta mundur dari jabatannya karena dianggap sebagai beban organisasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
“Saya ini dianggap sebagai beban organisasi untuk bertahan menjadi kepala Bapenda, sehingga lebih baik saya tidak jadi kepala Bapenda saja,” kata Tsani melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Jumat (26/2/2021). Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Jupiter membeberkan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Tsani pada Rabu (24/2/2021) lalu. Dengan kata lain, setelah acara FGD itu berlangsung. “Betul, saya sudah konfirmasi sudah mengecek bahwa pak tsani sebagai kepala Bapenda sudah menandatangani surat pengunduran diri sejak tanggal 24 yang lalu,” kata Jupiter melalui sambungan telepon pada Jumat (26/2/2021). Sebelum mengurusi pajak DKI Jakarta, Tsani sempat menjadi penasihat untuk Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK). Tsani mundur dari jabatannya di lembaga antirasuah itu sejak Desember 2019.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Cerita Eks Penasihat KPK Tsani Annafari Diminta Mundur dari Pemda DKI”, Klik selengkapnya di sini: https://jakarta.bisnis.com/read/20210227/77/1361536/cerita-eks-penasihat-kpk-tsani-annafari-diminta-mundur-dari-pemda-dki.
Author: Nyoman Ary Wahyudi
Editor : Anggara Pernando
Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:
Android:
iOS:
Kalo bisa ngeluarin biaya Rp9,8M buat nyetak surat ketetapan pajak tiap tahun, ngapain harus digitalisasi yang gratis?
Jadi beban organisasi aja ente, tong!!!
Bukti keberpihakan pemimpin seiman Gabener kitak-kitak… 

You must be logged in to post a comment Login