BPIP: Asta Cita Prabowo Subianto Aktualisasi Demokrasi Ekonomi Pancasila : e-Kompas.ID News

JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali menggelar diskusi terkait isu etika dan moralitas para penyelenggara negara, utamanya dalam kaitannya dengan isu kemiskinan dan kedaulatan ekonomi rakyat. Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan bahwa topik yang diangkat BPIP ini sangat relevan dengan situasi saat ini.

Menurutnya, di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, semua pihak menyaksikan maraknya praktif korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggara negara.

“Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu,” ujarnya diskusi denga tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Kupang, Sabtu (19/10/2024).

Ia pun menunjukkan data Credit Suisse 2017 bahwa 10% orang terkaya di Indonesia kuasai menguasai 75% kekayaan negara. Dalam hal kepemilikan aset produksi pun menunjukkan data yang memprihatinkan dengan hanya 1% populasi menguasai 58% lahan di Indonesia. 

“Dari total daratan Indonesia, seluas 44% dikuasai pemilik konsesi pertambangan. Dengan data ini saja sekilas terlihat bahwa ada kesenjangan dalam kepemilikan aset produksi di masyarakat,” ujarnya.

Djumala menerangkan bahwa di sinilah permasalahan kedaulatan ekonomi rakyat. Kedaulatan ekonomi rakyat sejatinya adalah demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila. 

Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB,  menyoroti bahwa jika konsisten dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat. Hal itu bisa dilakukan dengan mereorientasikan kebijakan pembangunan ekonomi yang memberi akses lebih besar kepada rakyat terhadap kepemilikan asset-asset produksi, seperti modal dan lahan.