Buzzer Vs Pers yang Ingin Meniadakan Buzzer Internet dengan Alasan Merusak Demokrasi - e-Kompas.ID
Connect with us

Headline

Buzzer Vs Pers yang Ingin Meniadakan Buzzer Internet dengan Alasan Merusak Demokrasi


DI PENGUJUNG pekan lalu, kiprah para buzzer di berbagai media sosial menjadi sorotan serius salah satu media ternama. Sorotan atas tren ini pun semakin membesar setelah salah satu acara layar kaca pun menjadikannya sebagai santapan. Ada pertarungan antara positif dan negatif atas tren tersebut.

Kenapa tren? Sebab, di tengah intensitas dan masifnya penggunaan internet, termasuk media sosial di dalamnya, aktivitas beraroma “buzz”, sengaja tidak sengaja, serius tidak serius, terencana atau tidak, dilakukan oleh semua orang. 

Dewan Pers Asep Setiawan mengatakan kehadiran buzzer dianggap mengganggu kebebasan pers.

“Buzzer mengganggu kemerdekaan pers karena fungsi pers kontrol sosial,” jelas Asep.

Sikap Asep memilih tegas terhadap buzzer. Ia meminta buzzer ditiadakan.

“Sebaiknya buzzer ini ditiadakan saja karena pemerintah sudah ada pejabat humas yang menjawab jika kritik pers perlu direspons, atau dari para pemangku jabatan publik langsung,” lanjutnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan mengenai pentingnya kritik dan saran bagi pemerintah. Menurut Pramono, kritik yang keras dan terbuka akan membuat pembangunan lebih terarah.

“Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2/2021).

Jika melihat definisi Oxford itu sendiri dalam konteks keriuhan terkini, memang tidak ada bedanya. Entah yang menerima dan menolak keberadaan buzzer, sama-sama menciptakan kebisingan sesuai kepentingan. Sebab, bukan rahasia jika semakin ke sini, jamak diyakini, siapa yang paling bising maka itulah yang berpeluang merebut pengaruh. 

Siapa yang membutuhkan pengaruh tersebut? Ya, di sana ada pemerintah, korporasi, hingga organisasi non-pemerintah. Terlebih dalam perkembangan dunia digital terkini, keberadaan media sosial menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi.

Pemerintah, jika tidak mampu menyiasati fenomena ini, atau memanfaatkannya, juga rawan; muncul konflik, kekisruhan, dan berbagai macam konsekuensinya..

Sedangkan korporasi jika kurang baik memantau perkembangan isu di media sosial, atau memanfaatkannya, dapat saja berisiko atas nasib perusahaan mereka sendiri. Sama halnya organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, jika lemah di sini, dapat saja tenggelam; kampanye mereka usung bisa kalah gaung, atau bahkan kesulitan mencari penyandang dana.

Bagaimana dengan media yang justru mempermasalahkan keberadaan para buzzer? 

Saya pikir ironis, ada media ternama, termasuk media kelas kakap, tapi gelisah oleh kehadiran para buzzer. Sebab, jangankan pemerintah, mereka sendiri membutuhkan media sosial. Terlebih bukan rahasia, jika sebagian besar berita terbaca, justru dipengaruhi juga oleh topik apa yang berkembang di media sosial. 

Sebab, jika ditanya, mana yang lebih dekat dengan warganet hari ini, apakah media sosial atau media arus utama (mainstream)? Maka, hampir dapat dipastikan, media sosial lebih akrab dengan banyak orang dibandingkan koran atau berita online. Namun, ini hanya pandangan subjektif saya saja, dan belum saya tahu, apakah sudah ada penelitian khusus soal ini atau tidak. 

Pers, idealnya, tidak perlu segelisah itu dalam menanggapi kehadiran tren buzzer atau bahkan influencer tersebut. Pers cukup kembali ke, dalam istilah Bagir Manan (Ketua Dewan Pers 2010-2016), bahwa pers adalah juga jendela pengetahuan, jendela kearifan, jendela kemajuan, jendela dialog atau jendela pertukaran pikiran secara bebas atau free market of ideas. 

Jadi, alih-alih “tersinggung” atau merasa terancam dengan kehadiran media sosial dan pegiatnya di sana, pers perlu menyelaraskan diri dengan tren itu. Artinya, tidak perlu menampik keniscayaan yang menjadi buah dari perkembangan digital ini. Namun, bagaimana supaya bisa menggemakan agar perkembangan itu bisa menjadi mitra bagi media arus utama untuk mengokohkan pilar keempat demokrasi.

Terlebih, mengutip artikel Sirikit Syah (Antara, 1 Oktober 2011), yang intinya adalah media sosial sudah menjadi pilar kelima demokrasi. Jadi, jika eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bisa bersinergi dengan pers, maka pers semestinya tidak perlu gerah dengan kehadiran buzzer. 

Dalam artikel “Kabar yang Tak Terkabarkan”, Sirikit juga mengingatkan, bahwa media sosial seperti facebook, blog, twitter, atau bahkan instagram, bisa menggantikan peran media tradisional (cetak, siaran) bila yang terakhir ini tak menjalankan fungsinya dengan baik. Apalagi bukan rahasia juga, banyak informasi yang tak terkabarkan oleh media arus utama, justru bisa diperoleh publik lewat saluran media sosial.

Pun, ada fakta yang tidak bisa ditampik, bahwa hari ini dunia sudah berlari kencang. Konyol jika pers justru menikmati berjalan santai, sambil berbangga-bangga sebagai pemilik strata lebih tinggi di dunia demokrasi sampai dengan informasi. Sementara, perkembangan digital, menuntut keselarasan, tak terkecuali dalam hal ritme yang membutuhkan kecepatan.

Buzzer bukan masalah. Kecuali jika pers berjalan di tempat, tak mampu menyesuaikan diri, namun merasa paling benar sendiri, maka ini masalah. Sebab, ranah informasi takkan lagi menjadi monopoli kalangan pers. Perlu mata yang lebih terbuka, hingga siapa yang lebih baik bukan sekadar klaim, namun bisa dibuktikan.

Mengarahkan publik untuk melihat tren buzzer sebagai ancaman, sebagai sumber kebohongan, dan penghakiman negatif semata, hanya akan memperlihatkan pers tidak percaya diri. Tanpa kepercayaan diri, jangan berharap publik yang lebih akrab dengan media sosial dapat lebih percaya kepada media arus utama.

Ini juga yang pernah dikritisi oleh Eric Schmidt dan Jared Cohen dalam buku The New Digital Age, ringkas saja, bahwa seberapa berbakat wartawan mereka punya, atau narasumber yang mereka miliki, dapat saja ketinggalan oleh kecepatan dimiliki internet dan media sosial di dalamnya. 

Jadi, di sini, media utama perlu mencari cara mengintegrasikan semua suara yang dapat dijangkau. Schmidt dan Cohen menyarankan, agar dunia jurnalisme dapat mengurangi gaya ekstraktif, melainkan dapat semakin mampu berkolaborasi. Pun, sekali lagi, tidak perlu rendah diri.

Jadi fakta bahwa buzzer membahayakan karena ada banyak orang diadukan ke polisi, sama sekali bukan indikasi bahwa pemerintah anti kritik. Bukti bahwa pemerintah tidak membungkam kritik melalui kekuasaannya adalah lihat saja nasib Rocky Gerung, Refly Harun, Rizal Ramli, Tengku Zulkarnaen, Kwik Kian Gie. Mereka terus mengkritik pemerintah, dan bebas mengkritik pemerintah setiap hari.

Kalaulah orang seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan itu ditahan, dan Veronica Koman menjadi buron ya bukan karena alasan mengkritik pemerintah, tapi karena keterlibatan mereka dalam aksi yang membahayakan masyarakat.

Jadi kalaulah ada ancaman terhadap kebebasan berbicara, itu datang dari UU ITE. UU ITE harus ditulis ulang, karena sudah memakan korban begitu besar. Yang memanfaatkannya kadang mereka yang pro Jokowi, kadang yang anti Jokowi dan kadang orang yang menggunakannya sekadar untuk kepentingan personal atau perusahaan.

Adapun soal buzzer yang harus ditertibkan pemerintah, terlalu mengada-ada. Buzzer adalah bagian dari fenomena kebebasan berekspresi. Buzzer adalah mereka yang memanfaatkan hak konstitusi mereka untuk bicara, kadang untuk tujuan ideologis, kadang iseng, dan kadang dibayar.

Sebelumnya Pemerintah pun menegaskan siap menerima kritik. Kantor Staf Presiden (KSP) mengamini hal tersebut dan menegaskan pemerintah tidak memakai buzzer untuk membungkam kritik.

“Yang pertama, buzzer bukan pemerintah. Kalau kemudian oposisi diserang buzzer, itu bukan pemerintah. Harus dipisahkan. Kedua, siapa pun yang berkomentar di media sosial harus siap menerima serangan atau kritikan balik dari mereka yang ada di media sosial atau netizen. Itu sudah biasa. Artinya, bukan cuma oposisi, pemerintah juga, kalau saya di media sosial pasti mendapatkan kecaman, kritikan, karena buzzer itu bukan hanya membela pemerintah, tapi bela oposisi juga banyak,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Rabu (10/2/2021).

KSP menyitir pernyataan Presiden Jokowi bahwa kritik diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Tetapi, jika kritik itu kemudian diserang buzzer di media sosial, kata KSP, itu tidak terkait pemerintah.

Baca juga:Pemerintah Siap Dikritik, Pakar Medsos Minta Jaminan Tak Ada Serangan Buzzer

“Pemerintah tetap, seperti kata Presiden, tetap pada posisi kritik itu baik buat pemerintah, agar kerja pemerintah terevaluasi dan ada perbaikan secara terus-menerus. Tetapi, kalau orang takut kritik karena buzzer, itu bukan persoalan pemerintah karena semuanya mengalami itu. Baik pemerintah maupun bukan pemerintah di media sosial harus menerima dinamika itu. Jangan kemudian mengatakan takut kritik karena takut buzzer,” kata Donny.

KSP menegaskan pemerintah tidak pernah menggunakan buzzer di media sosial untuk menyampaikan kinerja pemerintah karena memiliki humas di kementerian/lembaga untuk menjalankan tugas itu. Adapun buzzer ‘propemerintah’, sebut KSP, adalah mereka yang secara militan mendukung Jokowi atau pemerintahannya.

“Pemerintah tidak memerlukan buzzer, ya memang tidak memerlukan, karena pemerintah sudah menyampaikan programnya lewat humas kementerian/lembaga, juru bicara. Memang tidak memerlukan, tetapi kan kita tidak bisa melarang mereka yang notabene loyalis, yang membela kebijakan Pak Jokowi,” ujar Donny.

KSP mempersilakan masyarakat mengadukan ke polisi apabila buzzer ‘propemerintah’ diduga melakukan tindak pidana. “Sejauh memang tidak ada hukum yang dilanggar, kalau ada pidana, silakan diadukan dan diproses hukum. Pemerintah juga akan mendukung jika ada unsur pidananya, misalnya ada ujaran kebencian, hasutan, fitnah,” ujar Donny.

Baca juga:Jokowi Minta Dikritik, PKS Minta Buzzer Diberantas

KSP menambahkan pemerintah hanya dapat mengimbau buzzer agar beretika di media sosial. Sebab, buzzer dikatakan tidak ada unsur organik dengan pemerintah.

“Karena bukan pemerintah, maka (buzzer) tidak bisa diredam. Paling hanya mengimbau, tapi kan karena bukan organik pemerintah, tidak bisa diapa-apakan. Kalau saya bisa, atasan saya Kepala Staf (Kepresidenan) bisa menegur saya. Tapi kalau buzzer kan tidak ada hubungan organik antara pemerintah dan para buzzer,” ucap Donny.

Sebelumnya, pemerintah memberikan penegasan siap menerima kritik yang keras sekalipun supaya pembangunan lebih terarah. Pemerintah menerima kritik sebagai bagian dari berdemokrasi.
[]   





Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *