Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kini Lebih Rendah dari Timor Leste - e-Kompas.ID
Connect with us

Headline

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kini Lebih Rendah dari Timor Leste


Bukan hal yang mengejutkan
Menanggapi hasil riset TII, Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan penurunan IPK ini menjadi “yang terparah” yang dialami Indonesia.

Ia menjelaskan alasannya karena sejak 1997 IPK Indonesia selalu mengalami kenaikan perlahan atau minimal stagnan.

Namun, Mahfud mengaku tidak kaget dan sudah memperkirakan penurunan skor Indonesia.

“Saya memang sudah merasakan, nampaknya kalau dari sudut persepsi, memang di tahun 2020 ini, [IPK] itu akan sekurang-kurangnya stagnan, kalau tidak turun. Sejak awal saya sudah berpikir begitu.”

“Karena pertama, kita ribut dengan kontroversi lahirnya Undang-undang KPK yang secara umum dianggap sebagai sebuah produk hukum yang akan melemahkan pemberantasan korupsi. Itu bisa menimbulkan persepsi, apapun itu.”

“Sebagai persepsi it’s okay, karena itu selalu muncul. Meskipun ketika bicara soal data, apa yang dilakukan, berapa uang yang diselamatkan pada tahun pertama itu. Tentu bisa disimpulkan secara hati-hati,” ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020 yang turun ini juga ditanggapi oleh juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.

“Pada intinya, Presiden Jokowi tegas untuk menciptakan pemerintahan antikorupsi,” kata Fadjroel, di Jakarta, Kamis (28/01).

“Presiden selalu menekankan kepada kementerian dan lembaga serta seluruh pelaksana kebijakan dan program pemerintah untuk melakukan pencegahan korupsi dan mendukung lembaga penegakan hukum untuk menindak para pelaku korupsi sesuai regulasi, tanpa pandang bulu,” tambahnya.

Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko juga mengatakan komitmen Pemerintah dalam pemberantasan korupsi tidak akan berkurang, yang dinyatakan melalui pembangunan sistem pencegahan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir bernama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi [Stranas PK] bisa membentuk sistem yang menutup celah korupsi,” ujar Moeldoko, Kamis (28/01).

Korupsi jadi bentuk nyata ‘penyalahgunaan kekuasaan’
Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sekaligus Anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, Bivitry Susanti mengingatkan berbagai indikator, termasuk IPK, harus dimaknai lebih dalam lagi.

Menurut Bivitry, dalam memaknai penurunan skor IPK Indonesia, korupsi harus dilihat bukan sebagai sebatas tindak pidana korupsi atau kerja-kerja KPK, tetapi juga berkaitan dengan situasi penegakan hukum, lembaga penegak hukum, pelaporan dan kritik, dan peran lembaga-lembaga politik dan partai politik.

“Dan dalam situasi yang begitu hiruk-pikuk, kita kemudian harus berbicara juga soal kebebasan sipil dan kebebasan media.”

“Karena misalnya untuk pelaporan dan kritik sampai dengan korupsi bisa diusut dan lain sebagainya, butuh ruang-ruang untuk kebebasan sipil, butuh ruang-ruang untuk kebebasan media, yang memungkinkan korupsi untuk dikritik, diberitahu, diselidiki, masuk proses hukum, dibongkar, dan lain sebagainya.”

Ia menambahkan, IPK adalah pengingat tentang kondisi korupsi di Indonesia yang masih harus terus dibenahi, sementara korupsi sendiri bisa dibaca sebagai wujud konkret penyalahgunaan kekuasaan.

“Maka kuncinya adalah kontrol terhadap kekuasaan,” pungkasnya.

SUMBER





Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *