Jurnalis Muslim dari AS berbagi pengalaman Ramadhan

Jakarta (ANTARA) – Indonesia berencana meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energinya melalui beberapa strategi, antara lain penghentian impor bahan bakar fosil dan liquified petroleum gas (LPG) pada tahun 2030 dan percepatan proyek-proyek tenaga surya.

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangan yang dirilis di Jakarta, Selasa.

“Saat ini bahan bakar minyak dan elpiji masih kami impor. Pada tahun 2030, pemerintah menargetkan untuk menghentikan impor bahan bakar minyak, dan jika memungkinkan menghentikan impor elpiji,” kata Tasrif.

Pada 2021, impor minyak mentah diproyeksikan mencapai 118,4 juta barel senilai US $ 2.297 miliar. Sedangkan impor LPG diperkirakan mencapai 7,2 juta metrik ton dengan nilai sekitar US $ 411 per metrik ton.

Tingginya impor minyak mentah dan elpiji berdampak pada defisit transaksi berjalan yang terus meningkat, ujarnya.

Keputusan penghentian impor bahan bakar fosil menunjukkan ketegasan Indonesia dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris tentang pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, tambahnya.

“Indonesia perlu mengantisipasi hal ini untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional,” kata Tasrif.

Indonesia menargetkan untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energinya menjadi 23 persen pada tahun 2025 dari 11,2 persen saat ini, ungkapnya.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kapasitas pembangkit energi terbarukan di Indonesia telah mencapai 10.467 MW – dengan pembangkit hibrida 3,6 MW, pembangkit tenaga angin 154,3 MW, pembangkit surya 153,8 MW, bioenergi. 1.903,5 MW, energi panas bumi 2.130,7 MW, dan pembangkit listrik tenaga air 6.121 MW.

Pemerintah menargetkan memiliki kapasitas terpasang listrik ramah lingkungan sebesar 24 ribu MW pada tahun 2025, dan meningkat menjadi 38 ribu MW pada tahun 2035, kata Tasrif.

“Kami berupaya memanfaatkan tenaga surya sebagai tulang punggung sumber energi nasional kami,” tambahnya.

Pemerintah telah menyiapkan strategi pengembangan energi surya, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar di bekas lokasi penambangan dan lahan tidak produktif; pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik terapung; pembangkit listrik tenaga surya atap; dan, konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi PLTS, kata Menkeu.

Selain itu, pemerintah telah menginisiasi rencana pemanfaatan Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur sebagai sumber energi surya mengingat potensinya menghasilkan listrik 1.800 MW per tahun, 25 persen di atas rata-rata nasional, ujarnya.

Intensitas penyinaran matahari di Pulau Sumba adalah 4,8 kWh per hari, dan terdapat lahan yang melimpah di provinsi tersebut, sehingga dimungkinkan mendirikan PLTS dengan kapasitas 50 ribu MW, imbuhnya.

PLTS itu bisa memasok listrik dari Pulau Sumba ke Jawa, katanya.

Pada tahun 2020, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia mencapai 153,8 MW atau 0,07 persen dari total realisasi energi campuran sebesar 10.500 MW atau 11,2 persen dari bauran energi nasional. (INE)

Berita Terkait: Indonesia, Jerman sepakat mendukung transisi energi bersih
Berita Terkait: Kementerian ESDM akan bangun taman surya di kawasan timur Indonesia

DIEDIT OLEH INE