Jurus Luhut Bersih-Bersih Korupsi Timah Usai Kasus Harvey Moeis Rp271 Triliun : e-Kompas.ID Economy - e-Kompas.ID
Connect with us

Headline

Jurus Luhut Bersih-Bersih Korupsi Timah Usai Kasus Harvey Moeis Rp271 Triliun : e-Kompas.ID Economy

[ad_1]

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret nama suami Sandra Dewi, Harvey Moeis hingga Crazy Rich Helena Lim bisa menjadi pembelajaran besar Indonesia.

Kementerian ESDM sendiri telah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara. Ia bilang, nikel dan timah rencananya juga akan diintegrasikan dalam SIMBARA tersebut.

“Saya sangat menyayangkan praktik kasus korupsi timah yang terjadi kali ini, mengingat kami sedang menyempurnakan SIMBARA sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia. Tetapi hal ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kami semua untuk segera merampungkan digitalisasi satu data minerba tersebut,” jelas Luhut dikutip dari instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Kamis (4/4/2023) malam.

Menurut Luhut, apabila data terkait timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam SIMBARA, maka seluruh proses tata kelola dari mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor bisa diawasi secara realtime oleh lintas Kementerian dan Lembaga.

“Dengan demikian tata kelola pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah, bisa jadi lebih terintegrasi sehingga tidak terjadi overlapping dan kesimpangsiuran informasi yang menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara,” tutur Luhut.

Luhut berharap, dalam dua kedepan SIMBARA akan segera diperbaharui dengan memamsukkan data terkait timah dan komoditas lainnya sesuai dengan arahan dari Presiden JOkowi mengenai penyelesaian “Gov-tech”, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan.

“Dengan begitu bukan hanya efisiensi dan efektivitas pelayanan saja yang mampu dicapai, tetapi juga penerimaan negara bisa bertambah serta yang paling penting adalah mencegah praktik korupsi yang selama ini marak terjadi di sektor industri pertambangan,” tukas Luhut.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyinggung Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan jajaran yang seakan tidak mengetahui perihal aliran dana ratusan triliun ke kantong suami Sandra Dewi hingga Helena Lim berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahn 205-2022.


Follow Berita e-Kompas.ID di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari e-Kompas.ID hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya

Menurutnya, Bahlil dan jajaran tidak memiliki rasa tanggung jawab publik. Padahal kerugian yang timbul dari kasus itu terbilang cukup besar. Sebagaimana ramai diberitakan, kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas itu ditaksir menimbulkan kerugian lingkungan hingga Rp271 triliun.

“Maka kami tanya ingin tanya di tempat ini, kami jujur suasana kebatinan kami terganggu ke mana ya Kementerian investasi ya kok tidak punya rasa tanggung jawab publik? Tidak punya apa namanya, mohon maaf dalam ini bukan Pak Menteri tapi jajaran di bawah Pak Menteri, tidak ada kegalauan hati untuk ikut turut menyelesaikan persoalan ini karena mau tidak mau ini juga terkait dengan Kementerian Investasi,” papar Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Oleh karena itu Mufti mendesak Bahlil untuk segera mencabut izin dan menghentikan perusahaan yang terafiliasi dengan para tersangka korupsi timah di Bangka Belitung tersebut.

Mufti juga menyebutkan nama seoarng mafia besar yang ada balik kasus ini yaitu Robert Bonosusatya.

“Maka kami minta pada kesempatan hari ini, semua usaha yang teria afiliasi ke Harvey Muiz, yang kami lihat juga beliau pengusaha tambang, baik Batu Bara, Nikkel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga kemudian RBT, yang ini kita tahu dan mungkin Pak Menteri juga kenal, dan dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita, semua kami minta semua tambang yang terkait dengan mereka untuk dicabut atau setidaknya dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas, Pak Menteri,” tutup Mufti.

Atikah Umiyani

[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2025 e-Kompas.ID