JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD menggelar pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (22/9/2021). Tujuannya guna menggelar Simulasi Jadwal Pemilu Presiden, Legislatif, dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Mahfud menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkannya untuk menetapkan simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada Serentak di Tahun 2024. Pesan Jokowi, kata Mahfud, agar jajarannya tak memperdulikan hal lain terutama tentang isu amandemen UUD 1945 dan perpanjangan masa jabatan.
“Presiden menginstruksikan agar segera ditetapkan simulasi tanggal Pemilihan Umum dan Pilkada tahun 2024. Jadi Presiden minta agar kita tidak terpengaruh isu lain, amandemen, perpanjangan jabatan dan sebagainya. Pokoknya tetapkan tanggal Pemilu yang layak sesuai dengan undang-undang,” ungkap Mahfud.
Dia memaparkan, jika merujuk pada Undang-Undang, maka Pemilu Presiden dan Legislatif akan jatuh pada 2024 mendatang. “Kita bersepakat bahwa menurut Undang-Undang Pemilu legislatif dan Presiden itu tahun 2024,” papar Mahfud.
Baca juga: Mahfud Pastikan Negara Responsif Atasi Kejahatan Perdagangan Manusia
Mahfud menegaskan, dalam waktu dekat akan membicarakan hal tersebut dengan DPR, KPU, Bawaslu, serta lembaga terkait lainnya. Menurut dia, simulasi telah dilakukan Mendagri dengan DPR pada tanggal 16 September, lalu di Kemenko Polhukam tanggal 17 September.
“Yang terakhir tanggal 23 September ini juga simulasi lagi sehingga sampai dengan pilihan-pilihan,” tuturnya.
Baca juga: Bamsoet Minta Pasukan Elite Berantas KKB, Mahfud : Suara Ketua MPR Penting bagi Rakyat
Menurut Mahfud, ada beberapa pilihan tanggal yang saat ini mulai dipertajam, bersama dengan segala masalah teknis dan yuridis yang ada. Dia mengatakan, salah satu pilihan pelaksanaan yang muncul yaitu 24 April 2024, selain tiga opsi tanggal lainnya yang nanti akan disampaikan ke Presiden.
“Terkait dengan opsi Pemilu bila dilaksanakan pada tanggal 24 April, maka warga negara atau kelompok warga negara yang ingin mendirikan partai Politik yang bisa ikut pemilu untuk tahun 2024, harus sudah mempunyai badan hukum selambat-lambatnya 21 Oktober tahun ini,” imbuhnya..
