Mudik Gratis Lebaran 2022 Habiskan Biaya Rp20 Miliar : e-Kompas.ID Economy - e-Kompas.ID
Connect with us

Headline

Mudik Gratis Lebaran 2022 Habiskan Biaya Rp20 Miliar : e-Kompas.ID Economy



JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan Rp20 miliar untuk memfasilitasi mudik Lebaran gratis bagi pengemudi sepeda motor pada Lebaran tahun 2022.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyebutkan anggaran tersebut disiapkan untuk mengangkut pemudik melalui jalur darat hingga laut.

Baca Juga: Lokasi hingga Waktu Ganjil Genap dan One Way saat Arus Mudik Lebaran 2022

“Sejak pekan lalu, Kemenhub telah mengadakan mudik gratis dan menyediakan anggaran sekitar Rp20 miliar. Jadi kami telah siapkan 700 bus untuk penumpang dan 70 mobil truk untuk sepeda motornya,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Jumat (22/4/2022).

Budi Setiyadi menyampaikan, suksesnya penyelenggaraan Angkutan Lebaran ini diharapkan peran serta dari masyarakat sehingga tanggung jawab tidak hanya di Pemerintah saja.

“Jadi program mudik gratis tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dan membuat masyarakat lebih aman dan nyaman,” tambahnya.

Baca Juga: Mudik Aman Terlindungi Asuransi MotionLife, Cukup Bayar Rp1 di MotionPay, Ini Caranya!

Dengan demikian kita harapkan masyarakat sebelum melakukan perjalanan untuk merencanakan dan mengatur perjalanan dengan baik, Mulai dari menyiapkan kendaraannya, pengemudinya, rute, dan waktunya.

“Sehingga kami harapkan semua pemudik tidak terhambat perjalanannya, lancar, dan yang terpenting dalam tiba dengan selamat di tujuan,” ujarnya.

Selama periode Angleb 2022, Dirjen Budi mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik dan balik selama puncak arus agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas.

Dirjen Budi menjelaskan selama periode Angkutan Lebaran 2022, akan dilakukan kebijakan ganjil genap sekaligus one way yang teknisnya akan dilakukan oleh Korlantas Polri.

“Kemenhub bersama Polri dalam penerapan kebijakan di lapangan. Peraturan yang kita siapkan ini bukan semata hanya dari Kemenhub saja tapi juga untuk merespon permintaan dari aspirasi Dirlantas Polda, Kepala Dinas Perhubungan di Provinsi, maupun Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD),”pungkasnya.



Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement google.com, pub-3471700597902966, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

- Advertisement -
e-Kompas.ID

Categories