Perencanaan evakuasi menjadi tindakan yang rutin dilakukan oleh banyak negara – Indo-Pacific Defense Forum

Staf FORUM

Berbagai negara terus mengembangkan rencana kontingensi untuk mengevakuasi warga negaranya yang tinggal di luar negeri semisal terjadi krisis alam dan geopolitik. Melakukannya merupakan “perencanaan yang bijaksana,” ungkap seorang mantan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kepada situs web The Messenger pada Juni 2023.

Persiapan untuk kemungkinan mengevakuasi warga negara asing dari Taiwan, misalnya, tidak berarti konflik bersenjata dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) sudah dekat, demikian ungkap para pejabat A.S.

“Konflik bukannya akan segera terjadi maupun tidak dapat dihindari,” ungkap Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin pada awal Juni 2023.

Indonesia, Jepang, dan Filipina juga memperbarui rencana untuk mengevakuasi warga negara mereka dari Taiwan, jika diperlukan, sebagai bagian dari persiapan rutin. Sekitar 350.000 warga negara Indonesia, 150.000 warga negara Filipina, dan 20.000 warga negara Jepang tinggal di Taiwan, demikian menurut berbagai laporan media.

Semua kedutaan A.S. di seluruh dunia memiliki rencana evakuasi, dan strategi detailnya sering kali melibatkan Departemen Luar Negeri dan Pertahanan.

Meskipun strategi evakuasi untuk nonkombatan merupakan hal yang umum dijumpai di seluruh dunia, setiap skenario berbeda “dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas negara atau kota yang terkena dampak,” demikian menurut Departemen Luar Negeri. “Seperti biasanya, kami menganggap serius tanggung jawab kami demi keselamatan warga negara dan personel kami, di mana pun itu, di seluruh dunia,” ungkap juru bicara Dewan Keamanan Nasional A.S. John Kirby kepada The Messenger. “Dan kami memiliki prosedur rutin untuk memastikan bahwa kami siap menghadapi segala jenis keadaan darurat.”

Pekerja pemerintah dan nonpemerintah serta keluarga mereka yang tinggal di luar negeri semakin terpapar pada potensi bahaya, demikian menurut Infinite Risks International, lembaga keamanan global yang berkantor pusat di Belanda. “Ketika Anda [mengirim] karyawan untuk bekerja di luar negeri, selalu disarankan untuk memiliki prosedur repatriasi semisal terjadi keadaan darurat,” ungkap lembaga itu.

Warga negara yang tinggal di luar negeri mengungsi untuk menghindari peristiwa bencana alam seperti angin topan, badai siklon, kebakaran hutan, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Mereka juga meninggalkan suatu daerah karena berjangkitnya wabah penyakit, pemerintahan yang bersifat menindas, kerusuhan politik penuh kekerasan, perang, dan krisis nuklir.

Berbagai evakuasi penting yang pernah dilakukan mencakup eksodus 3,75 juta warga sipil Inggris yang melarikan diri dari operasi pengeboman militer Blitz Jerman pada awal Perang Dunia II, pemindahan sekitar 335.000 orang setelah terjadinya kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Uni Soviet pada tahun 1986, dan relokasi lebih dari 100.000 warga Jepang setelah gempa bumi dan tsunami menyebabkan krisis reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi pada tahun 2011.

Perang yang terus-menerus dilakukan oleh Rusia di Ukraina mendorong Republik Rakyat Tiongkok untuk mengevakuasi warganya dari Ukraina. Beijing, yang setelah itu menganggapnya sebagai upaya yang mahal, kemudian mulai mengirimkan tagihan kepada para pengungsi agar mereka membayar ribuan dolar untuk menalangi biaya transportasi mereka dan karantina wajib di hotel setelah kembali ke Tiongkok, demikian menurut Al Jazeera. “Biayanya tidak masuk akal mahalnya,” ungkap seorang perempuan kepada saluran berita itu, yang berbicara dengan syarat tidak diungkapkan namanya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini operasi evakuasi udara di Kabul memindahkan pasukan A.S. dan NATO dari Afganistan pada Agustus 2021 setelah pemerintah dan militer negara itu runtuh, invasi tidak beralasan yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 memicu relokasi para pengungsi ke negara-negara Eropa dan tempat lain, sementara itu diplomat dan warga negara asing melarikan diri dari Sudan, tempat pertempuran di antara pasukan pemerintah dan berbagai faksi militer saingannya mulai meletus pada April 2023.

Pasukan Ekspedisi Marinir III (III Marine Expeditionary Force – III MEF) Pasukan Marinir A.S., yang berpangkalan di Okinawa, Jepang, besar kemungkinan akan menjadi unit A.S. pertama yang dikerahkan untuk mengatasi dampak bencana alam atau konflik di Asia Timur atau kawasan Pasifik, demikian menurut Departemen Luar Negeri A.S. Sebagai satu-satunya MEF yang ditempatkan secara permanen di luar negeri, pasukan itu akan membantu berbagai kedutaan memperkuat pertahanan dan mengevakuasi personel.