Staf FORUM
Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyewa sebuah perusahaan untuk mengawasi para pengkritiknya di luar negeri, mencuri data negara lain, dan mempromosikan narasi PKT di media sosial, demikian menurut berbagai laporan berita pada Februari 2024.
Otoritas PKT mengontrak perusahaan keamanan siber Tiongkok I-Soon untuk meretas berbagai jaringan di Asia Tengah dan Tenggara, Hong Kong, dan Taiwan untuk membantu negara berpartai tunggal itu mengendalikan para pembangkang dan menindas kelompok minoritas, demikian menurut The Associated Press (AP).
I-Soon juga mengklaim telah meretas lusinan lembaga pemerintah di Malaysia, Mongolia, dan Thailand untuk berbagai pelanggan termasuk biro lokal dan provinsi kementerian keamanan negara dan keamanan publik Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), demikian yang dilaporkan The Wall Street Journal. Surat kabar itu meninjau dokumen-dokumen yang bocor dari I-Soon, yang tampaknya merupakan salah satu dari beberapa perusahaan swasta yang digunakan oleh PKT untuk melanjutkan operasi mata-mata globalnya.
Para analis mengatakan pengungkapan peretasan komersial ini menggambarkan dasar-dasar tidak bermoral strategi fusi militer-sipil (military-civilian fusion – MCF) PKT.
“Para peretas difokuskan pada ancaman domestik yang bermigrasi ke luar negeri,” ungkap Drew Thompson, peneliti senior di Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura, kepada The Wall Street Journal. “Klien mereka tertarik dengan data dari biro pemerintah, penyedia layanan telekomunikasi, maskapai penerbangan, sehingga mereka dapat memantau dan mengakses email, telepon individu, dan melacak para pembangkang di luar negeri,” ungkap Drew Thompson, mantan pejabat senior di Departemen Pertahanan (Department of Defense – DOD) Amerika Serikat.
MCF merupakan bagian dari rencana yang dipromosikan oleh Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping untuk memungkinkan PLA menjadi militer dengan kemampuan teknologi paling maju di dunia paling lambat pada tahun 2049. Sebagai ketua Komisi Militer Pusat PKT dan Komisi Pusat untuk Pengembangan Fusi Militer-Sipil, yang dibentuk pada tahun 2017, Xi Jinping mengawasi implementasi strategi itu, termasuk serangkaian pendekatan untuk mengikat komponen militer dengan aktivitas sipil yang tampaknya tidak berbahaya, demikian catat Laporan Kekuatan Militer Tiongkok 2023 DOD.
Banyak negara berupaya membagikan kemajuan teknologi sipil dan militer di kedua sektor itu untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masing-masing sektor. Akan tetapi, untuk mencapai transfer teknologi semacam itu, PKT secara rutin mengabaikan standar dan norma etika internasional, sehingga menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Sebaliknya, ketika pemerintah A.S. mengontrak perusahaan swasta, pemerintah A.S. diwajibkan secara hukum untuk menunjukkan transparansi, sebuah praktik yang ditiru oleh negara-negara yang berpandangan serupa di seluruh dunia.
Pengumpulan data genetika global secara terus-menerus yang dilakukan oleh PKT merupakan contoh lainnya yang menarik banyak perhatian terkait strategi MCF Xi Jinping yang tampaknya digunakan untuk tujuan jahat. Para ahli khawatir bahwa Partai Komunis Tiongkok mungkin akan menggunakan database genetikanya yang terus berkembang untuk mengendalikan atau membahayakan penduduk sipil di Tiongkok atau di luar negeri meskipun PKT menyangkal niat semacam itu.
Selama berjangkitnya pandemi COVID-19, dengan kedok memberikan bantuan kesehatan, PKT memanfaatkan aksesnya yang baru saja diperluas ke berbagai negara asing untuk meningkatkan database DNA manusianya yang sangat besar, demikian yang dilaporkan surat kabar The Washington Post pada September 2023. RRT mendistribusikan peralatan pengurutan gen dan menjalin “kemitraan” untuk melakukan penelitian genetika di negara-negara yang membutuhkan guna mendapatkan akses ke lebih banyak populasi.
PKT telah mengumpulkan data genetika selama lebih dari satu dekade dengan menggunakan berbagai taktik seperti mengakuisisi perusahaan genetika A.S. dan operasi peretasan multilapis, demikian yang dilaporkan surat kabar itu.
Firelabs, perusahaan Tiongkok yang memproduksi peralatan pengurutan gen, dimiliki oleh perusahaan militer Tiongkok yaitu BGI, yang juga mengumpulkan data genetika dari alat tes prenatal yang dijual di seluruh dunia, demikian menurut Reuters.
Organisasi hak asasi manusia telah mengungkapkan kampanye yang diatur oleh PKT untuk mengumpulkan data biometri secara paksa dari berbagai kawasan di Tiongkok yang memiliki populasi kelompok minoritas yang besar. Human Rights Watch mendokumentasikan upaya polisi Tiongkok yang dimulai pada tahun 2017 untuk meminta sampel darah, sidik jari, dan pemindaian iris mata dari semua orang dewasa di provinsi Xinjiang, yang merupakan kampung halaman bagi sekitar 12 juta warga Uyghur. Pihak berwenang memulai upaya serupa di Tibet yang dikuasai Tiongkok pada tahun 2020, demikian yang dilaporkan Human Rights Watch.
A.S. telah memasukkan anak perusahaan BGI ke dalam daftar hitam karena membantu PKT menganalisis data genetika untuk mendukung tindakan tegasnya terhadap kelompok minoritas etnis dan agama. Pada Maret 2023, Departemen Perdagangan A.S. melarang perusahaan A.S. untuk melakukan bisnis dengan dua anak perusahaan BGI, dengan alasan risiko “pengalihan ke program militer Tiongkok.”
“Akademisi dan ilmuwan militer Tiongkok juga menarik perhatian dengan memperdebatkan kelayakan pembuatan senjata biologis yang suatu hari nanti mungkin menargetkan populasi berdasarkan gen mereka,” demikian yang dilaporkan The Washington Post.
Meskipun tidak ada bukti publik bahwa perusahaan Tiongkok telah menggunakan DNA asing untuk kegiatan di luar riset ilmiah, banyak pengamat khawatir bahwa praktik semacam itu dapat memberikan keuntungan strategis bagi RRT secara ekonomi dan militer, demikian menurut The Washington Post.
“Kami baru saja mulai memahami dan mengungkapkan fungsi gen,” ungkap Anna Puglisi, mantan kepala petugas kontraintelijen nasional A.S. untuk Asia Timur, kepada The Washington Post. “Siapa pun yang berhasil melakukannya terlebih dulu akan mengendalikan banyak hal yang sangat menakjubkan. Tetapi ada juga potensi penyalahgunaan,” ungkap Anna Puglisi, peneliti senior di Center for Security and Emerging Technology, Georgetown University.
You must be logged in to post a comment Login