Connect with us

Headline

Pungli, Preman Tanjung Priok dan Biaya Logistik RI Tertinggi : e-Kompas.ID Economy



JAKARTA – Aksi pungutan liar (pungli) preman di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok di kalangan membuat sopir resah. Selain itu, dampak preman yang melakukan pungli ini menganggu biaya logistik.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pungli ini akan berdampak pada high cost economy dan kompensasi harga jual barang jadi lebih tinggi.

“Dengan estimasi satu hari saja Rp6,5 juta berarti selama 1 tahun Rp2,37 miliar. Itu di satu depo, belum di pelabuhan atau depo lainnya. Dari mulai barang keluar pabrik sampai ke pelabuhan berapa rantai punglinya? Itulah salah satu penyebab high cost economy atau ekonomi berbiaya tinggi,” ungkapnya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (13/6/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Buktikan Biaya Logistik RI Tertinggi di Asean 

Bhima menjelaskan, jika masalah pungli ini tidak segera diberantas akan menekan daya saing produk Indonesia lantaran kalah bersaing dalam hal harga jual di level internasional. Perihal tersebut akan berdampak pula pada masyarakat yang harus menanggung biaya beli yang meningkat.

“Di level internasional maka hal ini dapat menyebabkan hilangnya kompetisi produk asal Indonesia karena kalah bersaing dalam hal harga jual. Masyarakat juga kena dampaknya,” katanya.

Baca Juga: Tanjung Priok Memanas, Sejumlah Preman Pecahkan Kaca Truk Ekspedisi 

Bhima menuturkan, pemerintah sudah memberikan dukungan pada sektor logistik guna memperlancar proses keberlangsungan. Namun dalam hal ini ia mempertanyakan biaya logistik yang masih di level 23,5%. Dia juga memprediksi bahwa adanya pungli pada sopir truk memberikan dampak ke biaya logistik.

“Biaya logistik yang masih mencapai 23,5% dari PDB meski pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur patut jadi pertanyaan, kuat dugaan pungli adalah bagian dari sulitnya penurunan biaya logistik” jelasnya.

Dia menyarankan agar pemerintah harus lebih efektif terhadap para pelaku pungli walaupun dalam kasus yang perampasan dalam jumlah kecil. Berikutnya, aksi pungli setingkat apapun harus diusut dan dikenakan pidana sehingga dengan demikian para pelaku memperoleh efek jera.

“Pemerintah kan sudah punya satgas saber pungli yang ada, harusnya lebih efektif dan juga pelaku pungli sekecil apapun dikenakan pidana yang berat sehingga menimbulkan efek jera,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah perlu menyelesaikan masalah integrasi infrastruktur dari pusat bahan baku sampai ke konsumen akhir. Misalnya jangan ada lagi pelabuhan yang akses jalannya rusak, dan satu infrastruktur tidak berkorelasi dengan infrastruktur lainnya.

Lanjutnya, dalam moda transportasi juga perlu diperhatikan karena hal tersebut berkaitan dengan efisiensi logistik. Dia mencotohkan, jika dari kawasan industri ke pelabuhan paling efektif menggunakan jalur kereta api, maka bukan jalan tol yang diperlebar. Kemudian masa tunggu dipelabuhan yang masih cukup panjang yang menimbulkan kemacetan dimana sedari dulu belum kunjung usai perlu dievaluasi dan dituntaskan.



Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *