SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, TNI sudah menahan Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) atas dugaan suap proyek alat deteksi reruntuhan.
“Puspom sudah melanjutkan dan mentersangkakan (Kepala Basarnas) dan menahannya. Selanjutnya, akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku,” ujar Mahfud saat konferensi pers didampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Selasa (1/8/2023).
Mahfud mengatakan, dasar penahanan ini adalah UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. “Alhamdulillah untuk Basarnas sudah diselesaikan dengan baik. Sudah sesuai dengan hukum,” katanya.
BACA JUGA:
Dia menerangkan, berdasarkan UU tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh TNI memang ditangani Peradilan Militer, untuk semua jenis tindak pidana.
Kemudian, lanjut Mahfud, ada UU TNI Nomor 34 tahun 2004 dijelaskan, tindak pidana militer yang bersifat tindak pidana umum untuk anggota TNI diadili oleh peradilan umum. Sementara yang bersifat militer diadili peradilan militer.
“Tetapi, ada aturan di dalam Pasal 34 tersebut yang menyebutkan, sebelum ada UU yang menyempurnakan UU 31 tahun 1997, masih dilakukan oleh Peradilan Militer,” terangnya.
BACA JUGA:
“Artinya, sudah tidak ada masalah. Koordinasi sudah dilakukan tadi malam. Atas arahan Panglima TNI dan Kasau, Puspom sudah melanjutkan penanganannya,” sambung Mahfud.
Mahfud berpandangan, jika militer sudah menangani, biasanya akan steril dari tekanan politik maupun tekanan masyarakat sipil. “Mari kita percayakan pada peradilan militer. Kita semua akan mengawalnya dari luar,” pungkasnya.
Baca Juga: Balkon Fest Gelaran Pesta Rakyat untuk Warga Wringinputih
Follow Berita e-Kompas.ID di Google News
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis e-Kompas.ID.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
You must be logged in to post a comment Login