Staf FORUM
Pernyataan ambigu, kontradiktif, dan membingungkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) baru-baru ini tentang hubungannya dengan Amerika Serikat telah membuat banyak pihak dalam kancah komunitas internasional mempertanyakan motif di balik kampanye penyampaian pesan Beijing.
Menteri pertahanan RRT yang baru saja dilantik, Jenderal Li Shangfu, misalnya, menyerukan perdamaian tetapi mengancam dilakukannya perang selama pidatonya di Dialog Shangri-La yang bergengsi, yang disponsori oleh International Institute for Strategic Studies, di Singapura pada awal Juni 2023.
Komunikasi yang kacau itu telah membuat banyak analis pertahanan menyimpulkan bahwa penyampaian pesan tersebut merupakan upaya penyesatan disengaja atau kampanye misinformasi yang dirancang guna menggagalkan upaya A.S. untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara.
Aktivitas terbaru RRT di Indo-Pasifik juga tampaknya mengisyaratkan bahwa pemerintah Tiongkok tidak tertarik untuk meningkatkan hubungan, demikian ungkap para analis.
Meskipun Li Shangfu mengklaim dalam pidatonya pada tanggal 4 Juni bahwa RRT bermaksud untuk menyelesaikan sengketa maritim “dengan cara damai melalui negosiasi dan konsultasi”, sehari sebelumnya kapal perang Tiongkok hampir bertabrakan dengan kapal Angkatan Laut A.S. setelah melakukan manuver yang tidak aman di perairan internasional di Selat Taiwan.
“Meskipun Tiongkok berbicara tentang dialog, tindakan Tiongkok menunjukkan konfrontasi. Jadi, pertanyaan saya adalah … mengapa ada perbedaan besar di antara perkataan dan tindakan Tiongkok?” tanya Laksamana Pertama Pasukan Penjaga Pantai Filipina Jay Tarriela kepada Li Shangfu dalam forum itu.
Jay Tarriela mencatat bahwa janji RRT baru-baru ini kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. untuk mengelola sengketa maritim secara damai tidak mengakhiri gangguan yang dilakukan oleh pasukan penjaga pantai Tiongkok terhadap nelayan di perairan Filipina, demikian yang dilaporkan situs berita Inquirer.net Filipina. Pada Februari 2023, kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok juga dituduh mengarahkan laser kelas militer ke kapal Pasukan Penjaga Pantai Filipina, sehingga awak anjungan kapal Filipina mengalami kebutaan sementara.
Li Shangfu membela kegiatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan memperingatkan militer asing untuk menjaga jarak dari pantai Tiongkok serta untuk “tidak ikut campur dalam urusan negara lain,” demikian menurut situs web USNI News yang dikelola oleh U.S. Naval Institute.
RRT terus mengklaim berbagai bagian wilayah di Laut Cina Timur dan Cina Selatan serta Selat Taiwan meskipun adanya hukum maritim yang telah diakui oleh banyak negara yang menetapkan wilayah itu sebagai perairan dan wilayah udara internasional, demikian yang dilaporkan USNI News.
Demikian pula, “dalam kontradiksi lainnya, Li Shangfu mengatakan ‘hanya upaya meningkatkan dialog dan komunikasi … yang akan memastikan stabilitas di kawasan kita’ — tetapi dia menolak untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan [A.S.] Lloyd Austin, yang juga hadir dalam konferensi itu. Li Shangfu senang bertemu dengan banyak pejabat asing lainnya, tetapi dia hanya berjabat tangan dengan mitranya dari A.S.,” demikian menurut surat kabar The Washington Post.
A.S. memberikan sanksi kepada Li Shangfu pada tahun 2018 ketika dia mengepalai departemen pengembangan peralatan PLA sehubungan dengan pembelian pesawat tempur dan peralatan sistem rudal permukaan-ke-udara buatan Rusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, demikian menurut Departemen Luar Negeri A.S. Pembelian tersebut melanggar sanksi yang dijatuhkan A.S. terhadap Moskow atas agresi Rusia terhadap Ukraina dan campur tangannya dalam politik A.S.
Pidato Li Shangfu di Singapura mengindikasikan bahwa RRT ingin A.S. meninggalkan kawasan itu, demikian ungkap Bonnie Glaser, direktur pelaksana program Indo-Pasifik German Marshall Fund, kepada The Washington Post.
“Pihak Tiongkok telah memperjelas bahwa mereka percaya kehadiran risiko akan memicu kehati-hatian dalam perilaku A.S., jadi mereka tidak akan berbicara dengan kami tentang pengurangan risiko,” ungkapnya. “Mereka akan terus meningkatkan risiko. Hal itu mungkin menimbulkan kehati-hatian untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak akan mengusir A.S. keluar dari kawasan ini.”
Lloyd Austin mengulangi di Dialog Shangri-La bahwa A.S. siap untuk melakukan pembicaraan.
“Amerika Serikat tidak berupaya memicu Perang Dingin baru, dan persaingan tidak boleh meluas menjadi konflik,” ungkap Lloyd Austin. “Dan kawasan ini tidak boleh dipecah menjadi blok-blok yang bermusuhan. Sebaliknya, kami berupaya memperkuat pagar pembatas terhadap konflik dan melipatgandakan diplomasi kami, serta meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan ini.
“Amerika Serikat percaya bahwa saluran komunikasi terbuka dengan Republik Rakyat Tiongkok sangat penting, terutama di antara pemimpin pertahanan dan militer kita,” ungkapnya. “Bagi para pemimpin pertahanan yang bertanggung jawab, waktu yang tepat untuk berbicara adalah kapan saja. Waktu yang tepat untuk berbicara adalah setiap saat. Waktu yang tepat untuk berbicara adalah sekarang. Dialog bukanlah imbalan, dialog merupakan suatu keharusan.”
Pada tanggal 5 Juni, sehari setelah Dialog Shangri-La berakhir, pejabat tinggi A.S. bertemu dengan pejabat RRT di Beijing untuk menjaga saluran komunikasi dan mengembangkan diplomasi baru-baru ini di antara kedua negara, demikian menurut Departemen Luar Negeri A.S. Mereka juga membahas masalah lintas Selat dan aspek lain dari hubungan bilateral.
“Kami tidak berusaha untuk mengekang Tiongkok,” ungkap DanielKritenbrink, asisten menteri luar negeri A.S. untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, usai pembicaraan itu. “Bahkan saat kita bersaing, kita akan berupaya untuk mempertahankan saluran komunikasi yang terbuka, untuk menghindari salah perhitungan dan mencegah persaingan mengarah menjadi konflik.”
You must be logged in to post a comment Login