JAKARTA – Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Ronny Talapessy mengomentari hasil survei Populi Center yang menyebutkan pasangan Prabowo-Gibran unggul jauh, dan berpotensi pemilu 2024 hanya satu putaran.
Menurut Ronny, hasil survei Populi Centre sekadar upaya menebar dan menciptakan “efek ikut-ikutan” (bandwagon effect) dengan tujuan mengarahkan calon pemilih pada sesuatu yang sedang menjadi tren. Calon pemilih sedang coba dikepung agar mengira bahwa paslon tertentu, dalam hal ini Paslon 02 Prabowo Gibran yang selalu unggul selama proses kampanye.
“Tren lain yang diupayakan sejak awal proses kampanye adalah pemilu satu putaran. Demikian pula soal approval rating presiden Joko Widodo yang selalu tinggi dan dikait-kaitkan dengan sosok Gibran. Semua upaya ini dapat dibaca dan dimaknai dalam skema upaya menciptakan bandwagon effect tadi,” katanya dalam keterngan tertulis, Kamis (8/2/2024).
Namun, lanjutnya, realitas di lapangan justru menunjukkan banyak sekali dinamika. Proses politik terus berdialektika. Dua pekan terakhir misalnya, menurut Ronny, publik bisa melihat bagaimana kampanye terbuka paslon 03 di kota-kota di Jawa sangat jauh lebih ramai dipenuhi massa rakyat.
“Justru kampanye-kampanye paslon 02 seringkali sepi. Ini unik, karena selalu menang di survei, tapi sepi di lapangan,” katanya.
Menurutnya, soal approval rating presiden juga saat ini mendapat tantangan berat karena kritikan para akademisi. Masyarakat bisa menilai dengan kritis kinerja presiden. Soal membangun dari pinggiran, Indonesia sentris, infrastruktur, tentu menjadi poin penting sebagai legacy Jokowi.
“Tapi sangat disayangkan, raport presiden Joko Widodo dalam hal menjaga, merawat, dan memperkuat demokrasi, memperkuat negara hukum, justru berada di titik kritis sejak kasus MKMK yang melibatkan Paman Usman kemarin. Rakyat ingin pembangunan infrastruktur dapat ditopang oleh demokrasi yang sehat dan hukum yang adil,” jelasnya.
“Ketidakpuasan publik sebenarnya wajar. Kalau calon pemimpin sudah mengakali hukum, melanggar etika, ini akan menjadi contoh buruk, seolah-olah kekuasaan dapat seenaknya menggunakan hukum sesuai kepentingannya sendiri,” lanjutnya.
Ronny melanjutkan, kemajuan fisik suatu bangsa harus dibangun di atas fondasi negara hukum yang adil, menghormati norma-norma dan etika yang ada. Di titik inilah profil Ganjar Mahfud terlihat sangat tepat untuk mengisi kelemahan Jokowi.
Follow Berita e-Kompas.ID di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari e-Kompas.ID hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
You must be logged in to post a comment Login