Menkes Budi Jelaskan Rencana Vaksin Covid-19 Berbayar : e-Kompas.ID Nasional - e-Kompas.ID
Connect with us

Headline

Menkes Budi Jelaskan Rencana Vaksin Covid-19 Berbayar : e-Kompas.ID Nasional



JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan rencana pemerintah soal vaksin Covid-19 berbayar. Hal itu lantaran Indonesia akan segera transisi dari pandemi ke endemi dengan menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal itu termasuk soal vaksin yang hanya digratiskan untuk masyarakat tidak mampu.

“Bukan (vaksin) diperjualbelikan, kita kan dalam rangka transisi dari pandemi menjadi endemi. Itu kan penting sekali. Dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi yang paling penting adalah intervensi pemerintah diturunkan, partisipasi masyarakat ditingkatkan. Termasuk juga divaksinasi,” kata Budi Gunadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang dikutip Rabu (25/1/2023).

Budi Gunadi mencontohkan vaksin meningitis untuk keperluan haji dan vaksin influenza, yang lebih banyak partisipasi masyarakat dengan membeli secara mandiri.

“Jadi kalau masyarakat merasa dirinya gak enak atau musimnya musim yang buruk, masyarakat melakukan vaksinasi,” ujarnya.

Mantan Wakil Menteri BUMN ini menjelaskan, vaksin saat ini sudah sangat tersedia dengan kisaran harga USD 5-10 atau setara Rp150 ribu per dosisnya. Sementara untuk masyarakat miskin tetap gratis dengan memasukkannya dalam program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Harganya antara 5-10 dollar itu kan Rp150 ribu. Jadi kita liat partisipasi masyarakat ini untuk yang miskin rencananya dimasukin aja ke program kesehatan standardnya BPJS. Tapi kalau untuk yang mampu dia bisa beli sendiri. Itu rencananya ke sana sebagai bagian dari strategi pandemi endemi,” tuturnya.


Follow Berita e-Kompas.ID di Google News

Budi juga menjelaskan mekanisme sama seperti membeli obat-obatan atau vitamin C. Penjualannya tidak hanya di apotek, pemberiannya di rumah sakit (RS) atau puskesmas.

“Nanti jual kan enggak hanya di apotek harusnya kan diberikannya di rumah sakit atau di puskesmas,” ucapnya.

Namun, Budi menegaskan penerapannya menunggu tahapan transisi ke endemi. Karena sekarang baru melepas intervensi pemerintah dalam penerapan PPKM, status pandemi belum dicabut.

“Tapi intinya gini, kalau sudah menjadi endemi, yang lebih penting pelayanan kesehatan adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat sudah teredukasi, dan intervensi kesehatannya obat obatan dan vaksinnya sudah tersedia,” ujarnya.

Untuk vaksin anak, kata Budi, pemerintah masih ada kontrak dengan Pfizer. Karena yang sudah menyediakan vaksin anak adalah Pfizer, pemerintah akan menukar kontrak vaksin dewasa dengan vaksin anak saja. Sementara vaksin dewasa dipenuhi dari dalam negeri.

“Nah sekarang kita sedang dalam proses untuk bisa menukar kontrak yang ada sisanya nih, bukan untuk vaksin dewasa tapi untuk vaksin anak,” katanya.



Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement google.com, pub-3471700597902966, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

- Advertisement -
e-Kompas.ID

Categories