Militer Myanmar gagal mengakhiri kebrutalan dan memenuhi janji setahun setelah terjadinya kudeta

Staf FORUM

Pasukan junta militer membakar habis ratusan rumah di dua desa di Myanmar barat laut pada 31 Januari 2022, sehari sebelum peringatan satu tahun kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan memenjarakan para pemimpinnya, termasuk Aung San Suu Kyi.

Tindakan tirani militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, merupakan perwakilan simbolis dari kekuasaannya sejak merebut kendali negara itu pada 1 Februari 2021, dan menyoroti kegagalan pemimpinnya dalam memenuhi janji untuk menghentikan pertumpahan darah serta mengadakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun setelah pengambilalihan kekuasaan. (Foto: Rumah-rumah hangus terbakar tertimbun tumpukan abu di Sagaing, Myanmar, setelah tentara Tatmadaw membakar dua desa pada 31 Januari 2022, untuk meredam aksi perlawanan terhadap junta militer, demikian menurut The Associated Press.)

Sejak terjadinya kudeta, lebih dari 1.400 orang, termasuk bayi, tewas di bawah penindasan Tatmadaw, dan junta militer telah menangkap atau mendakwa sekitar 11.000 orang, sering kali dengan tuduhan palsu, demikian menurut Assistance Association for Political Prisoners yang berbasis di Thailand.

Beberapa tahanan telah diinterogasi, disiksa, dan dibunuh, demikian yang dilaporkan The Associated Press (AP).

“Nama Tatmadaw di kancah internasional telah menjadi identik dengan organisasi teror, mirip dengan Al-Qaeda dan Taliban. Sungguh, apa yang telah mereka lakukan adalah mereka, para pemimpin militer, telah membunuh reputasi militer mereka sendiri,” ungkap Dr. Miemie Winn Byrd, pakar keamanan di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies di Hawaii, kepada situs web berita The Irrawaddy pada Januari 2022.

Upaya menghancurleburkan lebih banyak desa itu semakin merongrong kredibilitas janji yang berulang kali diungkapkan oleh pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing untuk mengadakan pemilihan umum dan mematuhi kesepakatan lima poin yang dibuat pada April 2021 dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengakhiri kekerasan dan melibatkan utusan khusus ASEAN dalam pelaksanaan negosiasi. Pada 1 Februari 2022, Min Aung Hlaing dilaporkan mengulangi janjinya untuk mengadakan pemilihan umum tetapi menolak untuk memberikan kerangka waktu. Pada Agustus 2021, Min Aung Hlaing menggeser tenggat waktu pemilihan umum dari Februari 2022 menjadi Agustus 2023, demikian menurut berbagai laporan berita.

Dalam beberapa bulan terakhir, Tatmadaw terus melakukan serangan brutal terhadap warga sipil dan pejuang perlawanan, melakukan serangan udara dan membakar habis desa-desa di Negara Bagian Chin, Myanmar barat laut dan sebagian wilayah Myanmar timur secara sistematis, demikian yang dilaporkan AP.

Akan tetapi, ketika kekuasaan Tatmadaw berlanjut ke tahun kedua, ada tanda-tanda bahwa cengkeraman kekuasaannya melemah, demikian ungkap para analis.

Warga Myanmar mengadakan “pemogokan senyap” nasional pada 1 Februari 2022, mengosongkan jalan-jalan serta menutup rumah dan bisnis untuk memprotes tindakan Tatmadaw dan menunjukkan bahwa gerakan pembangkangan sipil yang meluas semakin berkembang. (Foto: Sebuah jalan di Mandalay, Myanmar, kosong melompong pada 1 Februari 2022. Pihak penentang Tatmadaw menandai peringatan satu tahun kudeta militer dengan melakukan aksi pemogokan nasional untuk menunjukkan solidaritas.)

Gerakan sipil serta perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan militer terus tumbuh, ketika semakin banyak anggota angkatan bersenjata yang melakukan pembelotan, demikian ungkap para ahli.

Demonstran sipil telah berhasil melakukan upaya pemboikotan terhadap perusahaan yang dijalankan oleh militer, dengan banyak warga yang menolak untuk membayar pajak dan tagihan listrik serta layanan lain yang mendanai Tatmadaw.

“Rakyat Myanmar telah menjatuhkan sanksi terhadap diri mereka sendiri dan telah berhenti membeli produk-produk militer. Anda melihatnya di berbagai penjuru negara ini,” ungkap Dr. Sasa, seorang pemimpin gerakan perlawanan antimiliter, kepada majalah online The Diplomat. “Para jenderal militer mengira bahwa mereka akan mampu memaksa [pihak penentangnya] untuk bergabung dengan memberikan tekanan militer yang berlebihan kepada mereka, tetapi hal itu tidak terjadi seperti yang mereka inginkan.”

Pasukan perlawanan juga telah berkembang dengan pesat, ketika semakin banyak anggota militer yang membelot, demikian menurut Nyi Thuta, seorang kapten yang membelot pada awal Maret 2021.

“Pada awalnya, kami memulainya dengan unjuk rasa dan kemudian beberapa serangan defensif. Tetapi sejak September kami mencoba untuk melancarkan serangan yang lebih ofensif, yang mengejutkan pihak militer,” ungkap Nyi Thuta kepada The Diplomat. “Kami telah mampu mengirimkan pesan kepada mereka bahwa kami dapat melawan apa yang mereka lakukan terhadap negara kami.”

Para ahli memperkirakan jumlah pembelot mencapai 2.000 hingga 10.000 orang, demikian menurut The Diplomat.

“Ini adalah jumlah pembelotan militer terbesar dalam sejarah Myanmar. Pembelotan merupakan bantuan utama bagi perlawanan saat ini. Kami mencoba memangkas militer sampai ke akar-akarnya dan melenyapkan mereka,” ungkap Nyi Thuta.

“Oleh karena itu, anggota militer tidak lagi percaya terhadap satu sama lain dan ini merupakan salah satu keuntungan besar yang kami miliki saat ini.”

Rakyat Myanmar pada akhirnya akan menang, demikian ungkap Miemie Winn Byrd kepada The Irrawaddy. “Di sisi perlawanan, mereka terus belajar dan beradaptasi di setiap saatnya dan mereka berinovasi. Sekali lagi, dalam operasi militer, bukan kekuatan persenjataan yang berkontribusi pada keberhasilan. Strategi yang menjadi faktor penentunya; kemampuan untuk mengakali musuh. Saya merasa sangat optimis saat berjuang di pihak rakyat, karena mereka beradaptasi dan berubah, sedangkan militer sangat kaku, dan mereka tidak mampu mengubah pandangan itu.”

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS