Saya Doyan Berpolitik Dengan Golput

Dalam setiap pesta demokrasi baik di daerah maupun nasional, keberadaan pemilih milenial selalu menjadi pusat perhatian. Semua ini tak lepas dari fakta bahwa para milenial memiliki pengaruh signifikan dalam penentu kemenangan bagi partai-partai yang berlaga di arena tarung politik.

Menurut riset Kedai KOPI dengan informasi yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pemilih milenial mencapai angka 37,7% pada tahun 2019 dengan tingkat pemilih pemula mencapai angka 12,7%. Angka-angka ini pun cenderung mengalami peningkatan sehingga tak mengherankan, banyak partai atau calon-calon pemimpin nasional maupun daerah menyasar golongan milenial demi mendulang suara dan meraih kemenangan.

Namun, sekalipun pemilih milenial masa kini diperkirakan setidaknya menyumbang 60% suara dari total keseluruhan suara nasional, namun kaum milenial juga rentan dengan anggapan negatif sebagai kaum yang acuh tak acuh atau bahkan dideskreditkan sebagai generasi yang sama sekali tidak melek demokrasi.

Anggapan ini tak lain lahir semata-mata disebabkan tingginya angka golput dari sebagian generasi milenial, yang diberi beban tanggungjawab untuk melanggengkan sistem demokrasi yang konon begitu digaungkan para politisi elite masa kini.

Akan tetapi tingginya tuntutan terhadap kaum pemilih milenial nyatanya tidak sejalan dengan sistem politik masa kini yang bolehlah kita bilang sama sekali tidak ada upgrade dan cenderung sebagai sistem politik yang usang.

Yah, meskipun Pak Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah menggaet staf khusus presiden dari kaum milenial, yang konon katanya untuk menunjukkan bahwa suara kaum milenial cukup diperhitungkan, kenyataannya kebanyakan malah menghasilkan blunder politik–yang lagi-lagi hasilnya menuai cibiran publik.

Kaum milenial sekali lagi menjadi korban dalam hal ini, sebab mereka dipandang sebagai anak muda baru yang minim pengalaman maupun pengetahuan politik. Padahal menurut saya tidak selalu demikian.

Saya sendiri sudah 20 tahun setia menjadi golongan putih pada tiap Pemilu. Namun, alasannya bukan karena saya tidak melek politik atau acuh tak acuh terhadap demokrasi. Sebaliknya bagi saya golput adalah bentuk pernyataan politik saya yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi!

Ya, memang kedengarannya seolah kontradiktif tapi tidak, kok! Golput itu tidak buruk dan tidak sehina itu! Golput justru adalah bentuk filosofis dan salah satu pernyataan politik di tengah sulitnya menunjukkan penolakan pada sistem politik kita yang buruk, dan tiada tanda bakal mengalami perbaikan dalam waktu dekat, malah semakin kesini makin mengalami kebobrokan.

Alasan saya memilih golput pada tiap pesta demokrasi karena saya merasa gumoh saja. Calon-calon yang disodorkan ya, itu-itu saja. Dari kelompok partai yang sama saja atau dari keturunan keluarga si ‘anu’ terus-terusan.

Program politik yang dibawa pun terasa basi, tidak terdengar ada gaung yang lebih revolusioner malah rasanya cenderung makin mundur ke belakang. Tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan, demokrasi rasa oligarki, tapi rakyat tetap disuruh milih.

Sementara ruang berekspresi terus di persempit. Mengatakan ketidakpuasan pada pemerintah memalui ranah media sosial, resikonya jika tak disebut kampret pasti kena pasal karet. Sedangkan menyerukan aksi protes lewat demonstrasi akan rentan dianggap sebagai provokator yang larinya kemana lagi jika bukan ke penjara?

Sampai di sini saya jadi bertanya-tanya apakah suara milenial benar-benar diperhitungkan atau hanya dihitung saat penghitungan suara, tidak lebih sebagai penghias statistik hasil pemilu belaka?

Lalu, kalau demokrasi kaum milenial saja dicekik seperti ini, kemana lagi larinya kaum milenial menunjukkan aksi protes namun tetap mampu menunjukkan suara politiknya? Bagi saya jawabannya tentu saja menjadi kaum yang golput.

Yah, walaupun golput tak bisa jadi jalan keluar masalah demokrasi Indonesia yang mengalami kemunduran ini, namun bagi saya setidaknya ini masih cukup efektif sekalipun tidak begitu signifikan.

Tingginya angka golput paling tidak akan menjadi gambaran ketidakpuasan publik atas calon-calon sodoran partai politik. Sehingga secara tidak langsung pemimpin yang terpilih tidak memiliki legitimasi politik. Atau bisa dibilang kepemimpinannya tidak diakui seluruh kalangan masyarakat.

Kalau saja partai-partai politik negeri ini cukup peka, dan sungguh memikirkan mengenai pendapat rakyat seperti yang konon selalu mereka gaungkan, tentu saja akan menganggap tingginya tingkat golput sebagai sebuah bentuk sindiran halus rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada para politisi mereka.

Namun, sepertinya harapan ini masih jauh panggang dari api. Susah! Karena para politikus bukannya sibuk memperjuangkan hak rakyat tapi sibuknya memperjuangkan kursi atas nama rakyat!

Saya rasa sampai partai politik benar-benar serius berbenah diri, dan sungguh-sungguh mendengarkan kehendak rakyat alih-alih kehendak harta benda, maka selamanya golputers juga akan terus memperjuangkan hak politik mereka. Dan sampai kapan itu terjadi, mungkin masih menjadi satu dari sekian misteri besar alam semesta yang akan sulit terjawab.