Soal Harga Tes PCR, Jangan Sampai Ada Pihak yang Ambil Untung : e-Kompas.ID Economy - e-Kompas.ID
Connect with us

Headline

Soal Harga Tes PCR, Jangan Sampai Ada Pihak yang Ambil Untung : e-Kompas.ID Economy



JAKARTA – Komisi IX DPR RI menilai ada motif bisnis dalam kebijakan PCR yang diterapkan sebagai syarat perjalanan orang menggunakan transportasi. Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan terkait penetapan harga PCR selama ini.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan, perubahan harga yang berdekatan membuat asumsi publik, bahwa ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.

Baca Juga: Penerbangan ke Luar Jawa-Bali Cukup Antigen, Kok Bisa?

“Hal itu harus dijawab pemerintah, buktikan kalau memang klaimnya tidak ada motif bisnis atau ekonomi, ya buktikan kalau memang betul, kompenen Harga Eceran Tertinggi (HET) itu memenuhi komponen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan,” ujarnya kepada MNC Portal, Senin (1/11/2021).

Netty mengatakan kemampuan pemerintah untuk menjelaskan dengan transparan setidaknya akan membuat masyarakat mengerti dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Baca Juga: Masa Berlaku Tes PCR 3×24 Jam, Ini Alasannya

“Kita tidak ingin, bahwa ada pihak-pihak lain memancing di air keruh, jangan sampai ada orang-orang yang mencari keuntungan ditengah upaya pemerintah memprioritaskan keselamatan untuk rakyat,” sambungnya.

Netty juga meminta kepada pemerintah ketika harga test PCR ini menjadi murah tidak mengorbankan hal lain seperti mutu atau mengurangi komponen lainnya.

“Kita tidak mau ada cerita swab kurang mutu, karena mungkin ya ada komponen yang tidak dihitung, akhirnya penyedia jasa pemeriksaan mengurangi kualitas pemeriksaannya, menurunkan harga itu bukan sepenuhnya menyelesaikan permasalahan, karena bukan sekedar menurunkan harga, karena kita berbicara keselamatan rakyat dalam jumlah besar,” lanjutnya.

Di tengah turunnya harga test PCR Netty menambahkan, pemerintah harus bisa menjamin mutu kualitas test PCR. Jangan sampai cita-cita negara untuk melandaikan pandemi ini diserahkan kepada swasta tanpa ada pengawasan.

“Masyarakat harus juga mendapat jaminan dari kualitas pemeriksaan, tenaga yang memeriksa, pengelolaan limbah dan sebagainya,” pungkasnya.



Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *