Vietnam mempertimbangkan pembuatan garis teritorial di Teluk Tonkin setelah tindakan ‘berlebihan’ RRT – Indo-Pacific Defense Forum

Radio Free Asia

Vietnam sedang mempertimbangkan pembuatan garis dasar yang menandai wilayahnya di Teluk Tonkin, setelah pada Maret 2024 Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengumumkan garis dasar baru yang menunjukkan batas-batas laut teritorial Beijing — yang oleh para ahli dianggap “berlebihan” — di bagian utara teluk itu.

Para pejabat RRT mengklaim bahwa garis dasar itu dibuat “sesuai” dengan hukum domestik dan internasional.

Sumber-sumber pemerintah Vietnam mengatakan pihak berwenang di Hanoi sedang berupaya membuat garis dasar baru untuk jalur perairan itu, yang disebut Vinh Bac Bo dalam bahasa Vietnam. Sebelum pengumuman yang diterbitkan RRT itu, kedua negara belum menetapkan garis dasarnya — yang digunakan untuk mengukur sejauh mana wilayah laut teritorial dan zona maritim lainnya — di teluk itu.

Pada tahun 2000, Hanoi dan Beijing menandatangani Perjanjian Penetapan Perbatasan untuk membatasi pembagian wilayah teluk mereka mulai dari daratan Tiongkok dan Vietnam di bagian selatan hingga muaranya di Laut Cina Selatan.

Garis dasar baru yang dibuat secara sewenang-wenang oleh RRT itu besar kemungkinan tidak akan memengaruhi kedaulatan Vietnam di wilayah perairan yang sudah jelas batas wilayahnya, tetapi Hanoi “pastinya merasa prihatin dengan tindakan sepihak Tiongkok,” ungkap Carlyle Thayer, profesor emeritus di Akademi Pasukan Pertahanan Australia.

“Upaya itu dapat mengakibatkan munculnya tekanan Tiongkok untuk mengamendemen Perjanjian Penetapan Perbatasan Tonkin tahun 2000 guna memperluas zona maritim Tiongkok,” ungkapnya.

Kementerian Luar Negeri Vietnam mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada Beijing untuk “menghormati dan mematuhi perjanjian mengenai batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen kedua negara di Teluk Tonkin,” serta perjanjian Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982.

Para ahli mengatakan garis dasar baru RRT itu merambah masuk ke dalam perairan internasional rata-rata sekitar 37 hingga 56 kilometer dan menghambat kebebasan navigasi melintasi Selat Qiongzhou, yang juga dikenal sebagai Selat Hainan.

“Meskipun garis batas maritim sebenarnya di antara kedua negara tidak berubah akibat tindakan sepihak ini, garis batas baru yang diumumkan Tiongkok memperluas batas perairan internal Tiongkok jauh melampaui ketentuan yang diizinkan oleh UNCLOS dan bukan pertanda baik bagi perundingan di masa depan,” ungkap Isaac Kardon, peneliti senior di Program Asia Carnegie Endowment for International Peace.

Kedua negara itu sedang menegosiasikan perjanjian kerja sama perikanan di teluk itu setelah perjanjian sebelumnya berakhir pada tahun 2019, dan “penetapan ulang wilayah maritim yang berdekatan oleh Tiongkok tentunya akan mempersulit upaya semacam itu,” ungkap Isaac Kardon.

Pakar hukum Vietnam telah menyerukan kepada Hanoi untuk menetapkan zona maritim guna memudahkan manajemen perikanan dan sumber daya lainnya.

“Saya yakin pemerintah Vietnam akan mengumumkan garis dasar baru untuk Teluk Tonkin, dan mereka akan segera melakukannya,” ungkap Hoang Viet, seorang analis hukum maritim.